Barang apa Kabar Pencarian Buron Kasus Sangkaan Suap, Harun Masiku?

Barang apa Kabar Pencarian Buron Kasus Sangkaan Suap, Harun Masiku?

Liputan6. com, Jakarta – Keberadaan Harun Masiku tak kunjung diketahui. Tersangka kasus suap terkait pengurusan pancaroba antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu belum serupa tertangkap.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mempertanyakan perkara Harun Masiku.   ICW mengaku tak lagi mendapat update terbaru terkait perkembangan pengejaran  pria yang  masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK  pada Januari 2020 lalu  itu.

Bagi ICW, KPK adalah suatu lembaga yang tak perlu lagi diragukan rekam jejaknya.

ICW menyebut, lembaga anti rasuah di bawah kepimpinan Irjen Firli Bahuri bukannya tidak mampu untuk menangkap seorang Harun Masiku.  

“Akan tetapi sebab memang tidak mau, ” kata  peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Jumat (23/10/2020).

Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan, kalau satgas khusus yang dibentuk untuk memburu Harun Masiku hingga kini masih bekerja. Namun, terkait hasilmya dia belum bisa mengungkapkan.

Berikut sejumlah hal terpaut perkembangan pencarian buronan kasus perkiraan suap penetapan anggota DPR RI Fraksi PDIP Harun Masiku dengan kini dipertanyakan ICW:  

2 sejak 5 halaman

Evaluasi Satgas

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, pihaknya hendak kembali mengevaluasi tim satuan tugas (Satgas) yang bertanggung jawab membongkar-bongkar mantan Caleg PDIP Harun Masiku (HM).

“Iya, dengan jelas dievaluasi terutama satgasnya yang bertanggung jawab, ” kata Utusan Penindakan KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Namun Karyoto tidak menjelaskan apa hasil evaluasi tersebut.

Dia lantas  mencontohkan awak satgas pemburu mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang selama 2 bulan berada di lapangan untuk mencari keberadaan Nurhadi.

“Seperti satgasnya Nurhadi telah mungkin hampir 2 bulan dalam luar terus satu dua grup ketika ada informasi di Surabaya, lari ke Surabaya, kemarin ada di Jakarta. Namanya dia buronan selalu  moving  dan bersyukur kita bisa tangkap Nurhadi dalam zaman yang tidak singkat juga, ” kata Karyoto dikutip dari  Jarang.

Diketahui Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono dan Penasihat PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto telah dimasukkan di status DPO sejak Februari 2020.

3 dari 5 halaman

KPK Tak Punya Niat?

Selain itu, ICW selalu meyakini, bahwa KPK di bawah komando Komjen Firli Bahuri bukan tak mampu menyeret buronan kejadian suap penetapan anggota DPR menggunakan metode pergantian antar-waktu (PAW)  Harun Masiku.

Namun, dalam mata ICW, KPK era Firli ini tak memiliki niat buat menangkap calon anggota legislatif PDIP itu.

Bukan tanpa alasan ICW menilai demikian. Sebab, menurut pandangan ICW, selama tersebut KPK memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik dalam menangkap buronan.

Bahkan, buronan yang sudah berada di luar negeri pun bisa diseret institusi antirasuah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“KPK selama ini lumrah baik dalam pencarian buronan kejadian korupsi. Namun, pada periode di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, performa penindakan KPK justru terlihat benar menurun drastis, ” kata Kurnia.

Lantaran tak juga menemukan buron  Harun Masiku, ICW berpendapat agar tim satuan perintah pemburu Harun Masiku lebih tertib dibubarkan. Sebab, tak ada pekembangan berarti yang diperlihatkan tim tersebut.

Selain itu, ICW mendesak agar pimpinan KPK segera mengevaluasi kinerja Deputi Penindakan Irjen Karyoto. Tak hanya itu, ICW turut mendesak dewan pengawas KPK segera memanggil para pimpinan KPK dan juga Karyoto.

“Sebab bagaimana pun Deputi Penindakan adalah pihak yang seharusnya menyesatkan bertanggung jawab atas buruknya prestasi tim satuan tugas pencarian Harun Masiku, ” kata dia.

4 dibanding 5 halaman

Tambah Awak

Agustus 2020 lalu, KPK  berencana menambah personel untuk mencari tersangka  Harun Masiku  (HM), buronan kasus suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Bagian DPR RI periode 2019-2024.

“Insyaallah masih terus dikerjakan, di internal kita coba mengevaluasi kerja dari satgas (satuan tugas) yang ada. Kemungkinan untuk menaikkan personel satgas ataupun menyertakan satgas pendamping, ” kata Wakil Pemimpin KPK Nawawi Pomolango dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/8/2020).  

Selain itu, cakap dia, KPK juga terus berkoordinasi dengan Polri yang telah menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka Harun.

5 dari 5 halaman

Saksikan video opsi di bawah ini: