Luhut Diminta Jokowi Fokus Tangani COVID-19 di Sembilan Provinsi

Luhut Diminta Jokowi Fokus Tangani COVID-19 di Sembilan Provinsi

Liputan6. com, Jakarta Menteri Koordinator Tempat Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diperintahkan Presiden Jokowi untuk fokus menangani COVID-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar kepada total kasus secara nasional.

Luhut, yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bergandengan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bahaya (BNPB) Doni Monardo diperintahkan hidup sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menangani kasus COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, & Papua.

“Presiden perintahkan dalam waktu perut minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian), ” kata Luhut di keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Atas petunjuk itu, Luhut pun segera mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

Dalam rapat koordinasi pula hadir Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Besar BNPB Doni Monardo.

Sementara itu, kepala daerah dengan hadir dalam pertemuan virtual itu yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Luhut menjelaskan alasan Presiden memerintahkannya untuk berkonsentrasi lebih awal ke sembilan provinsi tersebut merupakan karena delapan provinsi, selain Papua, di antaranya berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus ataupun 68 persen dari total kejadian yang masih aktif.

Ia juga menjelaskan untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan COVID-19 di sembilan provinsi utama itu, pihaknya telah menyusun tiga strategi.

“Operasi yustisi buat penegakan disiplin protokol kesehatan, penambahan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster COVID-19 di setiap provinsi, ” terangnya seperti dikutip dari Antara .

Menurut Luhut, operasi yustisi dikerjakan sebagai upaya menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan yang masih kerap diabaikan masyarakat.

“Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menancapkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak hendak segera membaik, ” tegasnya.

Luhut menambahkan dalam besar hari mendatang rapat-rapat teknis dengan semua provinsi akan digelar dengan intensif.

“Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya sapa berbuat apa dan kita deploy (menyebarkan) semua sumber daya dengan kita miliki, ” katanya.

2 sejak 3 halaman

Ubah Susunan

Sementara tersebut, Mahfud MD mengingatkan para kepala daerah perlunya merubah peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbub) ataupun peraturan wali kota (perwali) menjadi peraturan daerah (Perda) agar polisi dapat menerapkan aturan pidana di dalam operasi yustisi.

“Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana, sementara menurut peraturan (UU), pergub, perbub atau Perwali tidak boleh memuat sanksi kejahatan, ” katanya.

Mahfud pun menyarankan para kepala kawasan segera memproses perubahan peraturan itu menjadi perda ke DPRD. Tatkala itu, saat ini di segenap Indonesia hanya dua pergub yang telah menjadi perda.

“Tetapi seumpama polisi mau melaksanakan hukuman pidana itu di luar pergub masih memungkinkan, misalnya pakai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, ” imbuhnya.

Dengan memasang UU tersebut, lanjut Mahfud, petugas dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya utama tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1. 000. 000.

Pada Senin ini operasi yustisi telah diterapkan secara serentak di sembilan provinsi. Namun demikian, tersedia beberapa provinsi yang sebelumnya selalu telah menerapkan operasi yustisi buat menindak tegas pelanggar protokol COVID-19 sebelum keluar perintah Presiden Joko Widodo hari ini. Provinsi tersebut antara lain Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera Utara.

3 dari 3 kaca

Saksikan video pilihan dalam bawah ini: