Pemasokan Mobil Dinas Baru, Eks Pimpinan KPK: Kurang Pantas Apalagi Era Pandemi

Pemasokan Mobil Dinas Baru, Eks Pimpinan KPK: Kurang Pantas Apalagi Era Pandemi

Liputan6. com, Jakarta Jakarta-Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, pembahasan pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan dan pejabat struktural tidak pernah dilakukan selama dirinya menjabat di lembaga antirasuah.

“Kami tidak sudah membahas tentang pengadaan mobil biro baru buat pimpinan dan penguasa struktural, ” tutur Laode masa dikonfirmasi Liputan6. com , Jumat (16/10/2020).

Menurut Laode, walaupun status para pegawai saat ini telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), nilai luhur KPK seperti independen dan sederhana tidak dapat sampai ditinggalkan.

“Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya kudu berempati pada kondisi bangsa dengan orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan hangat akibat Covid-19 yang menurut BPS sebanyak 26, 42 juta, jadi kurang pantas untuk meminta wahana negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang, ” terang Laode.

Pimpinan Persen Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Kepala, serta jabatan struktural di institusi antirasuah akan mendapatkan kendaraan jawatan baru. Pelakasana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengutarakan, pejabat di KPK hingga kini belum memiliki mobil dinas.

“Saat ini, KPK tak memiliki mobil dinas jabatan indah itu untuk pimpinan maupun penguasa struktural, ” ujar Ali zaman dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).

Ali mengatakan, pengadaan mobil jawatan untuk petinggi di lembaga antirasuah ini telah disetujui oleh DPR RI. Pengadaan mobil dinas itu ada pada pagu anggaran buat KPK di tahun 2021.

“Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima betul telah ada persetujuan DPR terpaut anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, Dewas dan penguasa struktural di lingkungan KPK, ” kata Ali.

Ali enggan membeberkan besaran rincian anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut. Pasalnya, kata dia, perdebatan terkait pagu anggaran untuk mobil dinas tersebut masih belum final.

“Mengenai besaran rincian anggaran untuk hal tersebut saat ini belum final, dan masih dalam pembahasan terutama terkait uraian rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut, ” katanya.

Ali menyatakan bahwa jumlah unit mobil dinas pejabat KPK akan mengacu kepada Peraturan Komisi Organisasi dan Tata Kerja. Saat ini preskripsi tersebut masih dalam proses kesepadanan di Kemenkumham.

“Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya sebagaimana susunan menteri keuangan dan e-katalog LKPP, ” kata Ali.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, pimpinan KPK bakal mendapat jatah mobil dinas. Untuk Ketua KPK dianggarkan Rp 1, 45 miliar, sementara untuk 4 pimpinan yang lain masing-masing Rp 1 miliar.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membenarkan Komisi III telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas baru jabatan di KPK.

“Terkait perkara anggaran pengadaan mobil di KPK, maka Komisi III hanya mengizinkan jumlah dan peruntukan besarnya selalu, karena memang DPR tidak bisa masuk dalam pembahasan satuan tiga dari mata anggaran kementerian ataupun lembaga. Karena itu yang kami setujui adalah kebutuhan anggaran pemasokan mobil KPK secara keseluruhan, ” kata Arsul.

2 dari 3 halaman

Tumpak Menolak

Ketua Dewan Pengawas Premi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Kelompok Hatorangan Panggabean menyatakan menolak bila diberikan mobil dinas. Dalam para-para anggaran yang diajukan KPK ada pengajuan mobil dinas untuk arahan, dewan pengawas, serta pejabat eselon I dan II.

“Kami dari Dewas enggak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas untuk Dewas. Kami tidak tahu usulan dari mana itu, kalau biar benar, kami Dewas punya tabiat menolak pemberian mobil dinas itu, ” ujar Tumpak saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).

Kelompok mengatakan, dirinya dan anggota Majelis Pengawas lainnya sudah mendapatkan tunjangan transportasi yang dia rasa lulus. Jadi, dia memastikan tak suka menggunakan uang negara untuk pemasokan mobil dinas.

“Kami menolak, kenapa? Karena berdasarkan Perpres tentang Penghasilan Dewan Pengawas telah ada diberikan tunjangan transportasi, sudah cukuplah itu. Begitu sikap kami, ” kata dia.

Dia mengatakan, pembahasan soal pemasokan mobil dinas untuk komisioner lembaga antirasuah sudah ada saat KPK belum lama dibentuk. Tumpak sendiri merupakan Komisioner KPK jilid I.

“Kalau tanya kemahiran saya dulu, waktu pimpinan KPK jilid pertama, kami juga menegah pemberian mobil dinas. Saya lihat pimpinan-pimpinan setelahnya juga sama, oleh sebab itu kalau lah itu benar, terakhir kali ini pimpinan diberi mobil dinas, ” kata Tumpak.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan saat dirinya sedang menahkodai lembaga antirasuah, tak sudah ada pembahasan soal pengajuan mobil dinas untuk para pimpinan & jajaran struktural KPK lainnya.

“Kalau mobil, kita enggak bahas di (pimpinan KPK) jilid IV. Masalah mobil tidak urgent, biar negara tidak perlu bingung mengurusi mobil, ” ujar Saut saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).

Menurut Saut, sejatinya arahan KPK bisa memikirkan hidup bertambah sederhana. Saut menyarankan agar pimpinan KPK era Komjen Firli Bahuri jika ingin kendaraan lebih kaya bisa mengajukan kredit dibanding meminta kepada negara.

“Cukup saja uang transport lalu gunakan itu untuk kredit mobil & pemeliharaan mobil masing-masing pimpinan & staf. Dan itu sudah berlaku empat periode tetap perform arahan KPK dan pegawainya (tanpa mobil dinas), ” kata Saut.

3 daripada 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: