Permerintah dan DPR Sepakat Sertifikasi Halal Tak Lagi Dimonopoli MUI

Permerintah dan DPR Sepakat Sertifikasi Halal Tak Lagi Dimonopoli MUI

Liputan6. com, Jakarta – Pemerintah dan DPR sepakat untuk mencantumkan sertifikasi Jaminan Buatan Halal (JPH) ke dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kegiatan.

Pelaksanaan sertifikasi buatan halal ini diperluas dengan membawabawa unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi JPH.

“Kita sepakati bahwa kewenangan yang selama ini dalam monopoli MUI dalam melakukan sertifikasi diserahkan ke ormas Islam, ” kata Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas pada Webinar bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Sehingga organisasi islam seperti Nahdatul Ustaz, Muhammadiyah hingga perguruan tinggi bisa memberikan sertifikasi halal sebagaimana dengan saat ini dilakukan oleh Cantik Ulama Indonesia. Namun, pemberian etiket halal pada produk tetap dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang dikelola Kementerian Agama.

“Sementara labelnya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang ada di Kementerian Petunjuk, ” kata Supratman.

Sementara itu, MUI dalam hal ini berperan dalam memberikan pedoman halal. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai perbedaan dari sudut pandang fiqih.

“Fatwa halalnya ini tetap ada pada MUI untuk menghindari perbedaan fiqih, ” kata Supratman.

Merdeka. com

2 dari 2 kaca

Teten Masduki: Sertifikasi Legal Bakal Tingkatkan Omzet UMKM

Sudah dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman Tentang Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil antara Kementerian Koperasi dan UKM, dan 9 Kementerian Lembaga yang lain, di Kementerian Agama, Kamis (13/8/2020). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sertifikasi halal, rata-rata pendapatannya menemui kenaikan hingga 8, 53 persen.

“Sebanyak 766 UMKM terfasilitasi sejak 2015-2019 dan dampak dari sertifikasi halal rata-rata terjadi kenaikan omzet 8, 53 komisi. Jadi memang sertifikasi ini menyampaikan keyakinan juga bahwa produk UMKM telah memenuhi standar halal, ” kata Teten.

Dia berharap kerjasama ini akan memperkuat ketahanan UMKM dalam menghadapi penurunan daya beli, akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak UMKM sekarang hancur.

Maka daripada itu dengan adanya efisiensi bea sertifikasi bisa dicapai, terutama efek terhadap kehalalan dan jaminan harga kesehatan keamanan dan keselamatan produk  UMKM.

Kata Teten, untuk mendukung kelancaran kegiatan jalan UMKM memang harus segera dilaksanakan percepatan dalam proses pendaftaran pemberlakuan tarif, dan kemudahan akses servis melalui proses yang digitalisasi.

“Sehingga dapat mudah mengenai pelaku UMKM di seluruh desa air sistemnya pun harus kita permudah, ” ujarnya.

Lebih lanjut Teten menjelaskan, dalam nota kesepahaman ini disepakati beberapa hal berupa kemudahan maupun sarana sertifikasi halal. Selain itu, juga pemberlakuan tarif khusus afirmasi yakni 0 rupiah dengan kriteria omzet dibawah Rp 1 miliar.

“Saya kira kebijakan penyungguhan ini akan disambut meriah oleh pelaku usaha kecil menengah, karena industri menengah juga ingin mengikuti standarisasi termasuk sertifikat halal. Cuman karena memang mereka ini memerlukan proteksi dan afirmasi sehingga kebijaksanaan nol rupiah ini akan merayu bagi UMKM, ” ungkapnya.

Teten menambahkan,   UMKM  perlu sertifikasi produk halal buat mempercepat kesiapan UMKM dalam mengakses pasar pengadaan barang dan pertolongan di LKPP, maupun akses pasar lainnya.

“Saat itu ada Rp 321 triliun peruntukan belanja pemerintah untuk 2020, dengan memang oleh Pak Presiden diprioritaskan untuk produk UMKM termasuk sasaran minuman di kementerian dan lembaga. Saya ingin berterima kasih paling untuk pak Kementerian Agama buat inisiatif ini, ” pungkasnya.