Sederet Manfaat UU Cipta Kerja buat UMKM versi Kemenkop UKM

Sederet Manfaat UU Cipta Kerja buat UMKM versi Kemenkop UKM

Liputan6. com, Jakarta Pemerintah baru saja mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Beleid ini dinilai dapat menyelesaikan sebagian besar masalah di bidang ekonomi, terutama berkaitan dengan rumitnya birokrasi di Indonesia.

Istimewa untuk UMKM, UU Cipta Kegiatan disebut memiliki beberapa manfaat yang membantu mempermudah akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan daya, akses pembiayaan dan akses rekan. Lantas, apa saja sederet peran dan manfaat UU Cipta Kerja untuk UMKM?

Mengutip penjelasan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Minggu (18/10/2020), UU Cipta Kerja bisa membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, di mana di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6, 9 juta pengangguran dan 3, 5 juta pekerja yang terdampak.

“UU Cipta Kerja akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam peresapan tenaga kerja dan tumbuhnya start-up lokal dengan kemudahan perizinan, ” begitu dikutip Liputan6. com.

Beleid tersebut juga dinilai menjadi koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan kelompok. Sebagai informasi, rasio partisipasi warga berkoperasi baru 8, 41 komisi saja, jauh di bawah sama dunia yang mencapai 16, 31 persen.

Hal tersebut turut menyebabkan rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional yang hanya 0, 97 persen saja, dibanding rerata dunia yang mencapai 4, 3 persen.

Di UU Cipta Kerja, pembentukan koperasi disederhanakan baik syarat maupun pengelolaannya. Koperasi Syariah juga diperkuat mencuaikan UU ini.

“UU Cipta Kerja memberikan penguatan & proteksi terhadap persaingan dengan daya besar. Kompetensi dan level jalan UMKM dapat meningkat dengan fasilitasi untuk masuk ke rantai pasokan industri, ” demikian penjelasan Kemenkop UKM.

Kemudian, UNDANG-UNDANG ini juga dinilai mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi di tiap lini bisnis dan inkubasi bisnis, sehingga bisnis UMKM mampu berbasis inovasi dan teknologi.

Soal pembiayaan, UU Cipta Kerja juga mengatur penyaluran nilai yang mudah dan murah untuk kegiatan usaha. Dalam UU tersebut, terdapat kemudahan agunan bagi UMK yaitu tidak harus berupa kekayaan, namun dengan kegiatan usaha tersebut sendiri.

Selain itu, akses pembiayaan ke UMK pula diperluas mulai dari pembiayaan pilihan hingga dana bergulir.

Terakhir, dengan UU Cipta Kerja, peluang dan prioritas pasar pada produk UMKM bisa lebih umum.

“Hal ini berupa kesempatan UMKM dan Koperasi buat berpartisipasi dalam ruang publik serta prioritas produk UMKM dan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan alokasi minimal 40 persen, ” tutupnya.

2 dari 3 halaman

UU Cipta Kerja jadi Karpet Merah bagi Karakter UMKM

Langkah DPR dan Negeri mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Membangun Kerja merupakan trobosan untuk membalas tantangan perekonomian global. Karena di satu aturan hukum tersebut, ada setidaknya 77 Undang-Undang yang direview untuk mengatasi kebutuan ekonomi.

Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Franky Sibarani mengucapkan, selama tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada 5 persen. Sementara target pemerintah adalah 7 persen.

“Undang-Undang ini terobosan perbaikan di zona ekonomi. Sebenarnya kita sudah sungguh-sungguh lama dikekang regulasi, ada kira-kira 43 ribu peraturan kemudian. Tengah Undang-Undang Cipta Kerja ini mempertemukan itu semua. UU ini kata investasi perizinan, pengadaan lahan, proyek strategis nasional, koperasi dan UMKM, ” katanya di Jakarta, Sabtu (17/10/2020).

Dia menghargai, UU Cipta Kerja ini memerosokkan UMKM dan koperasi menjadi penjaga terdepan ekonomi Indonesia. Franky membaca, ada sekitar 64, 2 juta UMKM di Indonesia, atau 99, 8 persen jumlah usaha pada Indonesia. Dengan adanya UU Menjadikan Kerja, maka segala perizinan serta regulasi yang mempersulit UMKM dipangkas.

“UMKM yang selama ini terkendala soal perizinan & bagaimana mereka tanpa pendampingan sedang dilihat sebagai kelompok yang rentan, kesempatan ini dalam UU Cipta Kegiatan ini diberikan satu tonggak penentangan UMKM di Indonesia, ” tegasnya.

Dalam UU Cipta Kerja ini, mantan Kepala Institusi Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu mengungkapkan, warga negara Indonesia tidak perlu lagi syarat yang rumit untuk mendirikan UMKM.

Cukup hanya membawa Kartu Bukti Penduduk (KTP) dan izin daripada RT saja sudah bisa memproduksi UMKM. Bahkan nantinya mereka mau mendapatkan bantuan pengurusan Nomor Pati Berusaha (NIB), sertifikat halal tenggat Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Nantinya itu akan diatur dalam PP akan diatur sesuai itu, kemudian perizinannya juga tak rumit cukup melalui online, maka langsung bisa berusaha. Dulukan banyak izinnya, ” tutupnya.

Tidak hanya UMKM, Franky menambahkan, kini membangun perseroan terbatas (PT) juga tidak lagi rumit. Saat ini pemerintah memberikan peluang bagi seseorang untuk membangun PT sendiri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video di bawah ini: