Usai Pandemi Covid-19, Krisis Utang Meng Penerus Jokowi

Usai Pandemi Covid-19, Krisis Utang Meng Penerus Jokowi

Liputan6. com, Jakarta – Virus Corona Covid-19 memakan banyak target. Hampir semua negara di negeri dibuat kalang kabut.

Berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk menangani dan memutus mata pertalian penularan virus Corona Covid-19.

Namun, kecendekiaan yang dibuat seperti lockdown maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) justru berdampak pada perekonomian.

Kebijakan global yang melarang buat massa berkerumun dan harus bangun jarak juga berdampak pada ekonomi negara.

Untuk menyelematkan ekonomi, banyak negara memilih buat menambah utang. Utang ini dibutuhkan sebagai dana penanganan Covid-19, dalam samping memenuhi pendapatan negara yang anjlok.

Presiden Bank Dunia, David Malpass menyebut kalau pandemi Covid-19 memicu krisis pinjaman di beberapa negara.

Para investor dunia diminta buat bersiap memberikan beberapa bentuk kelapangan, termasuk pembatalan atau penghapusan utang.

Malpass bahkan mengecap, beberapa negara tidak dapat memenuhi kembali utang yang mereka kepalang.

“Karena itu, kita juga harus mengurangi tingkat utang. Ini bisa disebut keringanan ataupun pembatalan utang. Menjadi penting serupa agar jumlah utang dikurangi menggunakan restrukturisasi, ” ucap Malpass dikutip dari Reuters.

Langkah serupa juga pernah dilakukan pada krisis keuangan sebelumnya seperti dalam Amerika Latin dan inisiatif Heavily Indebted Poor Country (HIPC) dengan diinisiasi Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan beberapa kreditor multilateral lain. Inisiatif ini diberikan ke negara-negara yang memiliki utang besar pada 1990-an.

Indonesia juga tak luput dibanding penumpukan utang akibat pandemi. Bahkan, pertama dalam sejarah penarikan utang dilakukan secara besar-besaran akibat pandemi.

Berikut deretan kejadian terkait nasib keuangan Indonesia pada masa pandemi Corona Covid-19:

** #IngatPesanIbu

Pakai Kedok, Cuci Tangan Pakai Sabun, Bangun Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

2 dari 6 halaman

Defisit Melebar Utang Nambah

Kementerian Keuangan memprediksi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 6, 3 obat jerih pada 2020 ini.

Pelebaran defisit tersebut menandakan penarikan utang tahun ini cukup gembung dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BKF Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, kekurangan sebesar 6, 3 persen belum pernah terjadi.

Bahkan, bilamana krisis 1998, Indonesia cuma mengalami defisit APBN sebesar 4 hingga 5 persen.

“Indonesia, kita push ke 6, 3 persen defisitnya. Belum pernah kita begitu defisitnya, dalam konteks gawat pun. 1998 pun kita defisitnya paling cuma 4 atau 5. Jadi belum pernah kita sedalam itu kita introduce fiskal, ” ujarnya dalam diskusi online, Jakarta, Jumat, 25 September 2020.

Febrio mengatakan, pelebaran defisit berlaku karena penerimaan negara melambat apalagi tumbuh negatif. Sementara, belanja yang dikeluarkan membengkak sehingga pilihan dengan harus diambil adalah menambah utang.

“Kita lihat seluruh negara itu tergantung kemampuannya meminjam. Ingat defisit itu artinya meminjam uang karena uangnya nggak cukup sehingga dia belanja lebih penuh berarti ngutang, ” papar tempat.

Dia menambahkan, pelebaran defisit ini tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi juga kaum negara di dunia. “Jadi penuh negara memang agresif sekali di menghadapi krisis ini secara fiskal dan moneter, ” tandas Febrio.

3 dari 6 halaman

Tambahan Utang Hampir Rp 700 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2020 mencapai Rp 500, 5 triliun.

Bersaingan dengan defisit tersebut, pemerintah pula sudah menarik utang sebesar Rp 693, 6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah melakukan penarikan SBN neto sebesar Rp 671, 6 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 22 triliun. Utang baru tersebut menandakan beban yang luar biasa pada APBN.

“Defisit Rp500 triliun pemerintah sudah melakukan issuance SBN neto Rp 671, 6 triliun dan menjadikan pinjaman neto sebesar Rp22 triliun. Pembiayaan utang kita capai Rp 693, 6 triliun dari yang diperkirakan capai Rp1. 220 triliun, ” kata Sri Mulyani, Selasa, 22 September 2020.

“Ini kenaikan luar biasa buat SBN yakni 143 persen sebab tahun lalu. Beban APBN kita luar biasa berat dan tersebut terlihat dari sisi pembiayaannya, ” sambung dia.

Sri Mulyani menegaskan, utang yang dikerjakan Pemerintah Indonesia merupakan bagian sejak suatu pembangunan.

Pokok, kata dia, tanpa adanya utang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup menutup keinginan pembiayaan dalam negeri.

“Di Indonesia ini pembahasan utang bermacam-macam dimensinya utang itu jadi sesuatu yang haram, riba, ada yang benci sama utang, ada yang dia tidak bisa menyambut seolah-olah hutang itu sesuatu dengan menakutkan, ” kata Sri Mulyani dalam siaran akun Instagramnya, Sabtu, 18 Juli 2020 lalu.

4 lantaran 6 halaman

Apakah Menetapkan Menambah Utang?

Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, menguatkan bahwa utang yang diambil Negeri Indonesia merupakan bagian dari suatu proses pembangunan.

Sebab, APBN saat ini tidak sanggup lagi menutup kebutuhan pembiayaan di negeri, khususnya untuk memerangi pandemi Covid-19.

“Namun temen-temen semua belanja yang kita tambahan saat ini dilakukan di sedang situasi di mana dunia daya tidak bisa bayar pajak. Dalam mana kegiatan ekonominya turun, bayar pajaknya menurun. Tetapi kebutuhan belanjanya meningkat. Sehingga menciptakan defisit dengan melebar. Artinya pemerintah menerbitkan utang, ” jelas dia dalam webinar bertajuk ‘Dualisme Peran UMKM di Tengah Krisis Ekonomi Nasional’, Sabtu, 19 September 2020.

Terkait dengan tidak melakukan utang, sebetulnya itu juga menjadi opsi kebijakan pemerintah. Namun, ada sisi lain yang kemudian menjadi masukan pemerintah.

Bisa sekadar tidak melakukan utang, namun memurukkan kebutuhan untuk pembiayaan berbagai kalender pembangunan nasional atau bantuan baik.

“Bisa tidak, tidak usah menerbitkan utang pemerintah? Bisa, tapi belanjanya mesti turun. Padahal belanja ini harus kita naikkan karena kita ingin membantu perekonomian. Ini kan jadi sesuatu alternatif kebijakan. Jadi temen temen semua. Kita menambah utang pada tahun ini, ” papar Suahasil.

Dia menjelaskan, untuk menolok keuangan negara, ada yang namanya penerimaan, belanja, pembiayaan, dan selalu investasi. Dari sisi penerimaan sumber terbesarnya berasal dari pajak.

Namun, saat ini pengakuan negara dari sektor pajak dinilai telah seret imbas dari pandemi Corona.

“Jadi, kita berutang sekarang untuk menanggulangi kesehatan tubuh, menanggulangi UMKM, menanggulangi perlindungan baik dan program pembangunan lainnya, ” terang dia.

Selain itu, dia memastikan penerbitan utang oleh Pemerintah juga telah dikerjakan proses koordinasi bersama Bank Nusantara serta telah mendapat persetujuan daripada DPR RI selaku wakil rakyat.

“Nah, kita serupa ngobrol sama Bank Indonesia bisa tidak dibantu (utang). Kita pula mendapatkan pandangan dari DPR RI mengenai utang, ” tegas Suahasil.

5 dari 6 halaman

Pinjaman Nantinya Jadi Beban Pemerintah Penerus Jokowi

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini menyuarakan, langkah pemerintahan Jokowi ugal-ugalan arah pengelolaan utang dalam APBN. Sekali lalu pengelolaan utang untuk penanganan pandemi Corona.

Menurut Didik, pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil kebijakan soal utang. Pokok, utang dinilai dapat membebani calon presiden mendatang.

“Mohon maaf dalam bahasa saya negeri ini bersifat ugal-ugalan soal kecendekiaan utang. Saat ini utang Indonesia sudah menggunung. Utang tersebut mau menjadi palu godam yang menyambut bagi calon presiden mendatang, ” ucap dia dalam webinar bertajuk Politik APBN dan Masa Aliran Ekonomi Indonesia, Rabu, 2 September 2020.

Didik merekam, nilai utang pemerintah pada 2019 mencapai Rp 921, 5 triliun. Kemudian pada tahun ini pemerintah juga berencana kembali menerbitkan pinjaman sebesar Rp 1. 439 triliun, menyusul pelebaran defisit APBN maka 6, 34 persen dari keluaran domestik bruto (PDB).

“Padahal pada RAPBN 2020 yang dibuat tahun 2019, penerbitan utang direncanakan pemerintah turun menjadi Rp 651 triliun. Namun Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengatakan pemerintah bakal melakukan utang sebesar Rp satu. 439 atas defisit APBN sebesar 6, 34 persen dari PDB, ” papar Didik.

Sehingga, dia menganalogikan nilai pinjaman tahun ini setara dengan 20 kali lipat dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2020 yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun.

“Ini ukuran utangnya setara 20 x lipat, dari kementerian (Kemendikbud) Nadiem Makarim, ” terang dia.

Didik menyebut, saat ini pemerintah sudah masuk pada perangkap utang. Mengingat nilai untuk utang umum, yakni gabungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN sudah mencapai Rp 7. 248 triliun.

Di luar utang tersebut, Bank BUMN juga dinilai menjadi beban pemerintah. Hal tersebut karena bila Bank BUMN mengalami gagal bayar, maka negara ada kewajiban untuk membayarnya.

“Sebab dalam kategori sistem moneter internasional, itu dianggap sebagai pinjaman. Bila ditambah dengan utang Bank BUMN, menjadi lebih dari Rp10. 000 triliun, ” ujar dia.

Maka dari itu, dia memproyeksikan beban utang pemerintah juga semakin tinggi. Pada 2019, beban bunga utangnya mencapai Rp 275, 54 triliun.

“Dalam beberapa tahun ke pendahuluan, negara kita juga harus menutup utang setiap tahun lebih sebab Rp 1. 000 triliun. APBN sudah masuk perangkap, harus berutang untuk membayar utang, ” ucap dia.

“Indikasinya ialah keseimbangan primer merupakan indikator keseimbangan utang. Sementara Defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa pembayaran utang dikerjakan dengan melakukan utang baru, ” tutup Didik.

Reporter: Idris Rusadi Anak

Sumber: Merdeka

6 sejak 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: